Jakarta – Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan, mengungkapkan penghargaannya terhadap ketegasan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tidak terprovokasi untuk membuka data rahasia pertahanan Indonesia, saat debat capres tadi malam, Minggu (7/1).
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” kata Meutya kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari kumparan.com, Senin (8/1/2024).
Meutya Hafid berpendapat bahwa para calon presiden yang meminta Prabowo untuk secara terbuka membuka data pertahanan Indonesia tidak sepenuhnya memahami risiko terkait dengan pengungkapan informasi tersebut terhadap kedaulatan negara.
“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” sambungnya.
Meutya Hafid menegaskan bahwa calon presiden yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan publikasi sembarangan informasi tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks debat yang menjadi sorotan internasional, Meutya mengungkapkan bahwa membicarakan isu tersebut di forum publik seolah-olah sama dengan membuka rahasia pertahanan negara kepada pihak asing.
Menurut Meutya, debat yang mengangkat isu pertahanan negara seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat persatuan antara calon presiden. Hal ini dikarenakan isu tersebut memiliki sifat yang rawan terhadap keberlanjutan dan kedaulatan bangsa.
“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” ungkapnya.
Meutya kemudian memberikan imbauan kepada rakyat Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan. Dia menekankan bahwa kedaulatan negara menjadi taruhan dalam proses pemilihan tersebut.
“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia,” katanya.
“Seorang pemimpin negarawan yang memikirkan negara di atas kepentingan lain, apalagi ambisi politik pribadinya,” tutupnya.
