Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hingga saat ini, dirinya belum memberikan persetujuan terkait kenaikan tunjangan kinerja untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan ini dilontarkan oleh Jokowi dalam Rapat Konsultasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024.
Jokowi mengungkapkan bahwa saat memasuki rapat, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengajukan pertanyaan mengenai kepastian kenaikan tunjangan kinerja di lembaganya. Sebagai respons, Jokowi memberikan kontribusi dengan melakukan pengecekan terhadap surat keputusan terkait tunjangan kinerja KPU kepada Menteri Sekretaris Negara.
“Tadi waktu akan masuk ke hall ini saya ditanyakan Pak Ketua KPU pak tukinnya gimana?” ucap Jokowi, dikutip dari cnbcindonesia.com, Sabtu (30/12/2023).
“Saya belum tanda tangan. kemudian tadi langsung cek ke Mensesneg ini posisinya sedang berada di mana ternyata masih di Menpan,”lanjutnya, diikuti dengan sorakan dari sebagian besar penonton yang merupakan pegawai KPU.
Karena prosesnya masih berlangsung, Jokowi tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai kapan tunjangan kinerja KPU akan disahkan.
Meskipun demikian, dia memberikan jaminan untuk menyelesaikan proses tersebut pada bulan Januari 2024.
“Saya akan berusaha di januari akan selesai,” jelasnya.
Terkait dengan tunjangan kinerja (tukin), Jokowi menekankan pentingnya agar permasalahan ini tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu.
