Jakarta – Lembaga pemantau korupsi global, Transparansi Internasional, telah mengumumkan bahwa Somalia dan Sudan Selatan merupakan dua negara paling korup di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh buruknya sistem peradilan yang membuat akuntabilitas pejabat publik menjadi lemah.
Dalam laporannya pada hari Selasa, organisasi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi sepanjang tahun 2023, Somalia dan Sudan Selatan, yang terdampak krisis berkepanjangan dan konflik bersenjata, masing-masing mendapat skor 11 dan 13 dari 100, tanpa adanya tanda-tanda perbaikan. Guinea Khatulistiwa dan Libya, masing-masing dengan skor 17 dan 18, juga masuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Transparansi Internasional mengukur persepsi korupsi di sektor publik di 180 negara, dengan skor berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Lembaga tersebut menyatakan bahwa negara-negara Afrika menunjukkan kondisi stagnan, menandakan bahwa benua tersebut masih memiliki performa buruk, dengan skor rata-rata 33. Sekitar 90 persen negara-negara di sub-Sahara Afrika mencatat skor di bawah 50.
Transparansi Internasional mendorong pemerintah di negara-negara sub-Sahara untuk memberikan jaminan independensi, sumber daya, dan transparansi dalam sistem peradilan. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dapat dihukum secara efektif.
Samuel Kaninda, penasihat regional Transparansi Internasional untuk Afrika, menekankan urgensi dalam mengatasi masalah tata kelola pemerintah yang buruk di samping penanganan kudeta dan konflik di benua tersebut. Upaya untuk memperkuat independensi dan transparansi dalam sistem peradilan diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam mengurangi tingkat korupsi di negara-negara tersebut.
“Memperkuat sistem peradilan dan memfungsikan mekanisme akuntabilitas adalah kunci mengakhiri kemunduran yang terus terjadi di kawasan ini dalam rangka melawan korupsi,” jelas Kaninda, dikutip dari antaranews.com, Rabu (31/1/2024).
Di sub-Sahara Afrika, Seychelles menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah, dengan skor 71, diikuti oleh Cap Verde (64), Botswana (59), dan Rwanda (53).
Transparansi Internasional juga mencatat bahwa Pantai Gading menunjukkan kemajuan konsisten dalam sepuluh tahun terakhir setelah Presiden Alassane Ouattra menerapkan beberapa terobosan yang meningkatkan mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahannya.
Meskipun demikian, Indeks Persepsi Korupsi 2023 menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di seluruh dunia. Rata-rata indeks global berada pada angka 43, dan sebagian besar negara tidak mengalami kemajuan malah bahkan mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir.
Daniel Erikkson, CEO Transparansi Internasional, menyatakan, “Korupsi memperburuk ketidakadilan sosial dan berdampak tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok paling rentan. Di banyak negara, hambatan terhadap keadilan bagi korban korupsi masih ada.”
“Telah tiba waktunya untuk mendobrak hambatan dan memastikan masyarakat dapat mengakses keadilan secara efektif. Setiap orang berhak mendapatkan sistem hukum yang adil dan inklusif di mana suara korban didengarkan di setiap tahap. Jika tidak, itu merupakan penghinaan terhadap keadilan,” tutup Erikkson.
