Protes Omnibus Law di Argentina Mengalami Bentrok, Korban 60 Orang

Protes Omnibus Law di Argentina Mengalami Bentrok, Korban 60 Orang

Jakarta – Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di Argentina terjadi dalam konteks protes menentang omnibus law yang diusulkan oleh Presiden Javier Milei yang baru terpilih.

Aksi protes tersebut berlangsung di Lapangan Kongres, Buenos Aires, dan melibatkan bentrokan serius dengan pasukan keamanan.

Dilaporkan bahwa sekitar 60 orang mengalami luka-luka selama bentrokan tersebut, dikutip dari antaranews.com, Minggu (4/2/2024).

Aparat keamanan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengintervensi dalam aksi protes tersebut. Protes dan ketegangan politik terkait dengan perubahan kebijakan atau undang-undang seringkali dapat memicu situasi konflik di berbagai negara.

Aksi protes di Argentina mendapatkan dukungan dari serikat-serikat buruh, kelompok mahasiswa, dan perwakilan oposisi. Demonstrasi ini merupakan respons terhadap omnibus law yang diusulkan oleh Presiden Javier Milei.

Dalam bentrokan dengan aparat keamanan di Lapangan Kongres, Buenos Aires, sekitar 60 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Enam orang ditahan, dan sejumlah jurnalis juga terkena gas air mata yang ditembakkan oleh polisi.

Partai oposisi mengkritik Menteri Dalam Negeri Patricia Bullrich dan menuduh polisi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional.

Pemerintah, menghadapi krisis yang disebut sebagai “parah”, meminta kewenangan “luar biasa” dari Kongres untuk mengambil langkah-langkah di berbagai sektor, termasuk ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Proses pemungutan suara terhadap omnibus law tersebut terus berlanjut di DPR Argentina.

Tentu, keberlanjutan aksi protes dan ketegangan antara pemerintah dan pengunjuk rasa memerlukan pendekatan yang bijak dari pemerintah Argentina.

Solusi yang dapat memuaskan berbagai pihak, termasuk melibatkan dialog, transparansi, dan respons terhadap tuntutan masyarakat, dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi situasi. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara lebih luas.