Jakarta – Muhammad Romahurmuziy (Romy), Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, menginginkan agar kader PPP yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendapatkan sanksi, mulai dari peringatan hingga pemecatan.
Romy menegaskan bahwa sikap kader yang mendukung Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan posisi resmi PPP yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” ujar Romy dalam keterangan tertulis, dikutip dari cnnindonesia.com, Jumat (29/12).
Romy bahkan merekomendasikan bahwa jika caleg dari PPP menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran dan terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024, DPP tidak perlu melantik mereka.
Menurut Romy, kader yang menyatakan dukungan kepada Prabowo tidak pernah meminta izin atau berkoordinasi dengan dirinya atau komponen DPP PPP lainnya. Ia menegaskan bahwa kader tersebut tidak berhak menggunakan nama DPP PPP dengan segala atribusi yang terkait.
“Seluruh fungsionaris dan struktur kepemimpinan partai di seluruh tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tegak lurus mengamankan keputusan partai dalam pengusungan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024,” jelasnya.
Romy juga mengimbau agar kader PPP tetap kompak dan fokus untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kursi legislatif di semua tingkatan. Ia menekankan agar kader tidak terpengaruh oleh hasil survei elektabilitas partai yang beragam.
Sebelumnya, organisasi yang dikenal sebagai Pejuang PPP menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12).
Para hadirin termasuk Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan di DPP PPP, Hizbiyah Rochim, serta beberapa kader seperti Witjaksono hingga Raden Agung Zainal Abidin.
Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP sekaligus inisiator Pejuang PPP, Witjaksono, menyatakan kesiapannya menerima sanksi dari DPP PPP terkait dukungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sikapnya mendukung Prabowo merupakan aspirasi dari kader PPP di bawahnya.
“Kita memang konsolidasi, jadi banyak aspirasi yang kita terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kita konsolidasi akhirnya terjadi acara ini,” katanya.
Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, menegaskan bahwa partai akan menjunjung tinggi konstitusi. Namun, ia belum merinci langkah konkret apa yang akan diambil partai terhadap para kader yang memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.
